Sidoarjo | Radar-today – Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo gelar konsultasi publik guna menyusun standar pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan, Senin (26/10/2026). Forum ini juga membahas penyempurnaan kode etik serta peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD Sidoarjo.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, yakni perwakilan media, akademisi, dan penerima layanan. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan menjadi bahan evaluasi agar pelayanan semakin mudah diakses, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perwakilan Sekretariat DPRD Sidoarjo, Diana Kholifah Hasan, S.Sos., mengatakan konsultasi publik diperlukan karena penyusunan standar pelayanan harus melibatkan pihak-pihak yang menerima layanan secara langsung.
Menurut Diana, media juga menjadi salah satu penerima layanan Sekretariat DPRD, terutama saat menghadiri berbagai kegiatan kedewanan, seperti rapat paripurna, audiensi, dan kunjungan kerja.
“Penyusunan standar pelayanan ini mengundang orang-orang yang dilayani. Kami membutuhkan masukan dari mereka untuk memperbaiki pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD,” ujarnya.
Diana menjelaskan, standar pelayanan yang disusun mencakup delapan jenis layanan. Pelayanan kepada media telah tercakup dalam layanan yang tersedia sehingga tidak harus dibuat secara terpisah.
“Pelayanan kepada media sudah termasuk dalam layanan yang ada, seperti fasilitas rapat paripurna, audiensi, dan kegiatan lainnya. Jadi, bukan hanya khusus media, tetapi semua masyarakat dan orang yang membutuhkan akses pelayanan kami akan difasilitasi,” jelasnya.
Ia juga mengajak insan media untuk berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap kali menerima pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD Sidoarjo.
Menurutnya, survei tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan penilaian, keluhan, maupun saran yang nantinya dapat ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan.
“Terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini mendukung kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Masukan dari penerima layanan sangat kami butuhkan untuk melakukan perbaikan. Keluhan dan saran yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Media Dorong Fasilitas Ramah Kelompok Rentan
Dalam forum tersebut, perwakilan media, Siska, menekankan pentingnya pemenuhan fasilitas dasar untuk mendukung pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan.
Ia menilai, fasilitas seperti toilet yang bersih dan nyaman, ketersediaan kursi roda, serta petugas yang memahami bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu perlu menjadi perhatian dalam penyusunan standar pelayanan.
“Pelayanan bagi kelompok rentan perlu didukung fasilitas yang memadai, mulai dari toilet yang bersih dan nyaman, kursi roda, hingga kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu. Dengan begitu, pelayanan bisa benar-benar dirasakan oleh kelompok rentan,” ujar Siska.
Menurutnya, pelayanan yang baik tidak cukup hanya dengan menyediakan prosedur administrasi. Sarana pendukung dan kemampuan petugas dalam memahami kebutuhan pengguna layanan juga perlu diperhatikan agar setiap orang memperoleh akses yang setara.
Akademisi Tekankan Pentingnya Regulasi
Sementara itu, perwakilan akademisi, Noer, menilai penyusunan standar pelayanan bagi kelompok rentan perlu didukung regulasi yang jelas.
Regulasi tersebut diperlukan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan, sekaligus memastikan setiap prosedur dijalankan secara terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Noer, kejelasan aturan juga penting untuk menjamin hak kelompok rentan dalam memperoleh pelayanan yang setara, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing.
Masukan dari kalangan akademisi diharapkan dapat memperkuat landasan penyusunan standar pelayanan sehingga pelaksanaannya tidak hanya berpedoman pada prosedur, tetapi juga memperhatikan aspek aksesibilitas dan kepastian pelayanan.(rin)
