Sidoarjo | Radar-today – Pemkab Sidoarjo ingin pembangunan Flyover (FO) Gedangan menjadi solusi kemacetan jangka panjang. Kapasitas lalu lintas hingga 30 tahun mendatang mulai menjadi pertimbangan dalam pematangan desain jembatan layang tersebut. Opsinya dengan membangun enam jalur di bawah flyover.
Pembahasan itu mengemuka pada rapat rencana pembangunan FO Gedangan di ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Selasa (22/9). Pemkab Sidoarjo membahasnya bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Jawa Timur-Bali. Hadir pula pihak-pihak terkait. Di antaranya, pihak yang menangani proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) serta PDAM Surabaya yang jalur pipa distribusi airnya terkena dampak pembangunan FO Gedangan.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Bahrul Amig. Ia meminta Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jatim yang hadir sebagai perwakilan BBPJN Wilayah V Jawa Timur-Bali memaparkan penyesuaian Detail Engineering Design (DED) FO Gedangan. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo Mahmud menuturkan, Pemkab Sidoarjo mendorong opsi enam jalur dua arah pada pembangunan FO Gedangan. Enam jalur itu dibagi pada masing-masing sisi bawah jembatan. Tiga jalur di sisi timur dari arah Surabaya ke Sidoarjo dan tiga jalur di sisi barat dari arah Sidoarjo ke Surabaya.
Opsi itu mempertimbangkan kapasitas lalu lintas jangka panjang. ”Pertimbangannya nanti kemacetannya. Kalau 6 jalur itu di titik jenuhnya kita hitungnya 30 tahun. Tapi kalau 4 jalur, maka titik jenuhnya nanti di 15 tahun,” ungkapnya. Opsi enam jalur dipilih juga untuk menghindari kebutuhan pelebaran jalan di masa mendatang, meski kebutuhan lahannya akan lebih besar. Jika dipilih empat jalur, ada sebagian lahan warga yang tidak akan masuk dalam pembebasan kebutuhan lahan FO Gedangan. ”Mending kita ukur sampai dengan 30 tahun. Jadi jangka panjangnya supaya tidak ada lagi pembebasan lahan kanan kirinya karena pasti lebih sulit ke depannya nanti, mending sekarang daripada dilakukan pembebasannya nanti,” ucapnya.
Mahmud mengatakan, opsi pembangunan enam jalur itu juga berkaitan dengan kebutuhan lahan KAI. Pasalnya, pada tahun 2027, KAI juga berencana membangun jalur ganda kereta api. Rencana proyek pembangunan SRRL jalur ganda KAI itu perlu diselaraskan dengan pembangunan FO Gedangan. Jika tidak diperhitungkan sejak awal, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan pada tahap pembangunan selanjutnya. Untuk itu, pembahasan desain dan kebutuhan lahan masih harus dibicarakan lagi bersama KAI. ”Ya kendalanya ini. Hanya itu saja. Ini kebetulan KAI belum bisa hadir, maka kami akan koordinasi lebih lanjut,” ucapnya.
Satker P2JN Jatim Indi Sasongko menyatakan butuh kesepahaman bersama untuk menyelesaikan DED FO Gedangan. Terutama pihak KAI sebagai pemilik lahan yang juga akan mengembangkan proyek SRRL.
”Hasil rapat kita masih butuh kesepahaman dengan pihak Kereta Api terkait lahan-lahan yang dibutuhkan. Mau menggunakan enam jalur per masing-masing sisi tiga atau dua jalur di masing-masing sisi. Tapi, dari Pemkab berharap tiga jalur per masing-masing sisi di bawah flyover,” ujarnya. Idealnya, kata dia, jalur di bawah FO Gedangan menggunakan 6 jalur. Masing-masing sisi terdapat tiga jalur dari arah Sidoarjo ke Surabaya dan sebaliknya. Tiga jalur dari arah Surabaya ke Sidoarjo untuk melayani belok kiri ke arah Sedati dan belok kanan ke arah Sukodono serta jalan lurus ke arah Sidoarjo. Opsi pemilihan enam jalur tersebut juga sangat berkaitan dengan perhitungan kepadatan arus lalu lintas untuk 30 tahun mendatang.
”Kalau empat jalur dengan masing-masing sisinya dua jalur artinya lahan Kereta Api yang terdampak memang lebih sedikit. Tapi, memang secara lalu lintas itu memang lebih ideal kita menggunakan enam jalur. Enam jalur itu maksudnya masing-masing tiga jalur” ujarnya.(rin)
