Sidoarjo | Radar-Today – Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo apresiasi terhadap program safari ke sekolah SMP Negeri (program Sambang). Program inovatif tersebut dinilai mampu mendekatkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya para guru dan tenaga kependidikan yang selama ini sering mengalami kendala waktu dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi kepegawaian.
BKD Sambang merupakan singkatan dari Safari Manajemen, Bimbingan, dan Layanan Langsung. Program ini dirancang sebagai layanan jemput bola yang memungkinkan ASN memperoleh pelayanan kepegawaian secara langsung di lokasi kerja masing-masing tanpa harus datang ke kantor BKD. Melalui program ini, ASN dapat mengurus administrasi kepegawaian, memperoleh konsultasi terkait karier, mendapatkan pendampingan teknis, hingga memperoleh informasi mengenai regulasi terbaru yang berkaitan dengan dunia kepegawaian.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program BKD Sambang yang dinilai sangat bermanfaat bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, inovasi yang dilakukan BKD tersebut merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Dengan hadir langsung ke sekolah, puskesmas, maupun kantor kecamatan, ASN tidak lagi harus meluangkan waktu khusus untuk datang ke kantor BKD sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
“Kami sangat mengapresiasi program Safari yang dilakukan oleh BKD ini. Program tersebut selaras dengan visi dan misi pelayanan kepegawaian yang ingin diwujudkan, yaitu menghadirkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, mudah dijangkau, serta adaptif terhadap kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ujar Rizza.
Ia menjelaskan bahwa BKD Sambang bukan hanya ditujukan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah negeri, tetapi juga menyasar ASN di berbagai sektor lainnya seperti tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas maupun pegawai yang bekerja di kantor kecamatan.
Menurut Rizza, inovasi pelayanan semacam ini patut terus dikembangkan karena memberikan manfaat nyata bagi ASN. Selain meningkatkan kemudahan akses pelayanan, program tersebut juga mampu memperkuat komunikasi antara BKD dengan ASN di lapangan sehingga berbagai persoalan kepegawaian dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat.
Hal yang sama disampaikan oleh wakil ketua komisi A, Adiel Muhammad Kanantha, terkait program sambang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Sidoarjo, dimana kegiatan ini sangat tepat dan efisien untuk membantu para guru dan tenaga pendidik serta ASN yang lain untuk menuntaskan segala permasalahannya.
Menurutnya, sebagai mitra kerja BKD, Komisi A DPRD Sidoarjo memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan manajemen ASN, tata kelola birokrasi, serta penataan organisasi perangkat daerah.
“Keberhasilan program BKD Sambang menjadi perhatian positif bagi Komisi A DPRD karena dinilai mampu meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”jelasnya.
Sementara itu, Anggota komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Moch Rafi Wibisono sangat mendukung dengan gebrakan yang dilakukan oleh teman-teman BKD Sidoarjo, dengan program Sambang tersebut sangat membantu bagi para ASN, khususnya para pengajar yang ada di sekolah.
“Seperti kita ketahui pengajar mungkin susah untuk meninggalkan jam mengajarnya, jadi dengan safari ke sekolah-sekolah mereka sangat terbantu sekali” ujarnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, Ronny Yulianowarso, menjelaskan bahwa salah satu sasaran utama program BKD Sambang adalah satuan pendidikan. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya guru yang mengalami kesulitan ketika harus meninggalkan tugas mengajar demi mengurus berbagai kebutuhan administrasi kepegawaian.
Menurut Ronny, BKD Sambang hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan mendatangi langsung lokasi kerja ASN, pelayanan dapat diberikan secara lebih cepat tanpa mengganggu aktivitas utama para pegawai.
Ia menambahkan bahwa program tersebut memiliki beberapa misi utama. Pertama, mendekatkan layanan kepada ASN dengan mengurangi hambatan jarak melalui kunjungan langsung ke sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan. Kedua, mempermudah proses administrasi kepegawaian sehingga ASN dapat menyelesaikan berbagai urusan secara langsung di lokasi kerja masing-masing.
Selain itu, BKD Sambang juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi berbagai regulasi dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan kepegawaian. Dengan demikian, ASN dapat terus memperbarui pemahaman mereka mengenai hak, kewajiban, maupun aturan yang berlaku dalam sistem manajemen ASN.
“Kami tidak ingin teman-teman di satuan pendidikan maupun instansi lainnya merasa kerepotan ketika harus mengurus kebutuhan administrasi kepegawaian. Karena itu kami hadir langsung di lapangan agar layanan dapat diperoleh dengan lebih mudah,” katanya.
Dalam setiap pelaksanaan BKD Sambang, BKD tidak hanya membuka meja layanan administrasi. Sebelum layanan dimulai, peserta terlebih dahulu mendapatkan sesi pemaparan materi terkait berbagai kebijakan dan regulasi terbaru. Kegiatan tersebut bertujuan agar ASN memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan aturan kepegawaian.
“Jadi sebelum open table layanan, kami biasanya mengadakan sesi materi terlebih dahulu. Kami menyampaikan kebijakan-kebijakan maupun regulasi terbaru agar ASN selalu update terhadap ketentuan yang berlaku,” ungkap Ronny.
Lebih lanjut, BKD juga menyediakan layanan konsultasi karir bagi ASN. Melalui layanan tersebut, ASN dapat memperoleh pendampingan terkait pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas, hingga perencanaan jenjang karir yang sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun potensi individu masing-masing.
Sejak Januari 2026, program BKD Sambang telah menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Sejumlah sekolah yang telah menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan antara lain SMPN 1 Sukodono, SMPN 2 Gedangan, SMPN 2 Tarik, SMPN 1 Krian, SMPN 2 Sukodono, SMPN 3 Waru, SMPN 1 Wonoayu, dan SMPN 2 Balongbendo.
Selain sektor pendidikan, program ini juga telah menyasar sejumlah kantor kecamatan seperti Kecamatan Porong, Kecamatan Krian, Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Taman. Di sektor kesehatan, BKD Sambang telah hadir di beberapa puskesmas, di antaranya Puskesmas Medaeng, Puskesmas Kepadangan, Puskesmas Tulangan, dan Puskesmas Sedati.
Pelaksanaan program secara berkelanjutan tersebut menunjukkan komitmen BKD dalam menghadirkan pelayanan yang merata bagi seluruh ASN di Kabupaten Sidoarjo. Dengan cakupan yang semakin luas, diharapkan seluruh ASN dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, BKD Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas mengelola berbagai aspek kepegawaian mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, pembinaan karir, promosi jabatan, mutasi, hingga pelayanan masa pensiun ASN.
Saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 16.721 orang. Sebagian besar ASN tersebut berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Besarnya jumlah ASN tersebut menjadi salah satu alasan mengapa BKD terus melakukan berbagai inovasi pelayanan. Melalui BKD Sambang, proses pembinaan dan pelayanan kepegawaian dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Komisi A DPRD Sidoarjo berharap program ini dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan kedepannya. Dengan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif, kualitas manajemen ASN di Kabupaten Sidoarjo diharapkan semakin meningkat sehingga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat(Adv/rin)
